Makalah Akuntansi Sektor Publik
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial & nonfinansial. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indicator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dipergunakannya system pengukuran kinerja yang handal (reliable) merupakan salah satu factor kunci suksesnya organisasi.
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini yaitu sebagai berikut :
1) Apa yang dimaksud dengan pengukuran kinerja sektor publik?
2) Apa yang dimaksud dengan indikator kinerja?
3) Bagaimana sistem pengukuran kinerja sektor publik?
4) Apa yang dimaksud dengan value for money?
C. TUJUAN
Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kinerja sektor publik.
2) Untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengukuran sektor publik.
3) Untuk memperdalam pengetahuan mengenai value for money.
4) Untuk mengetahui bagaimana sistem pengukuran kinerja.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Pengukuran kinerja sector publik adalah suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system.
Pengukuran kinerja sector public bertujuan untuk :
1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2) Digunakan untuk pengalokasian sumber daya & pembuatan keputusan
3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik & memperbaiki komunikasi kelembagaan.
2. Indikator Kinerja
2.1.Pengertian Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :
1) Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2) Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau nonfisik.
3) Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4) Indikator manfaat ( benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5) Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
2.2.Peranan Indikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja
Indikator kinerja digunakan sebagai indicator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk factor – factor keberhasilan utama organisasi (critical success factor) dan indicator kinerja kunci (key performance indicator).
2.3.Syarat-syarat Indikator Kinerja
Syarat indikator kinerja menurut BPKP (2000) adalah sebagai berikut :
1) Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interprestasi.
2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif mapun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3) Relevan, indikator kinerja harus mengenai aspek objektif yang relevan.
4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat serta dampak atu pencapaian (accomplishment)
5) Efektif, data/ informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis denga biaya yang tersedia.
3. Sistem Pengukuran Kinerja
3.1. Konsep Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah awal dari proses pembandingan industri. Perbandingan industry seringkali merupakan langkah pengujian model, dimana pengelolaan input sektor publik akan menghasilkan output yang mampu mempengaruhi lingkungannya.
Tujuan dari pemodelan kinerja ini adalah untuk menguraikan masalah melalui analisis kinerja yang diterapkan melalui proses penilaian kinerja sektor publik. Dalam analisis kinerja, perbandingan dinamis antara cross sectional akan menghasilkan suatu benchbmark. Dari hasil analisis itu, daftar keinginan kinerja dan target dapat dibuat sesuai skema indikator kinerja. Ini berarti bahwa indikator kinerja merupakan prospektif sistem pelayanan, dan target serta penghargaan merupakan model eksplisit yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh pihak eksternal.
3.2. Tujuan dan manfaat Sistem Pengukuran Kinerja
a. Tujuan System Pengukuran Kinerja
Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up)
Menyeimbangkan ukuran kinerja financial dan non financial.
Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai gold congruence: dan
Alat untuk mencapai kepuasan individual maupun kolektif yang rasioanal.
b. Manfaat Pengukuran Kinerja
Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
Dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengkuran kinerja yang telah disepakati
Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
Membantu memahami proses kegiatan pemerintah dan
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
4. Value For Money
Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.
a. Pengukuran Value for Money
Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu : ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan , serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran..
b. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money
i. Pengukuran Ekonomi
Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relative.
ii. Pengukuran Efisiensi
Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for maney. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output daripada input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.
iii. Pengukuran Efektifitas
Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
iv. Pengukuran Outcome
Outcome adalah dampak suatu program terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output. Karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan (Smith, 1996). Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu peran retrospektif dan prospektif.
Makalah Akuntansi Sektor Publik